Didi Irawadi Minta Kejelasan Kemenkeu terkait Pengungkapan BPK atas Permasalahan Anggaran Kemenkeu 2021

25-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Menkeu Sri Mulyani dalam rangka pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin meminta kejelasan Kementerian Keuangan terkait pengungkapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 14.500 permasalahan senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2021 di lembaga tersebut. Rinciannya, 6.617 permasalahan kelemahan sistem internal dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 permasalahan ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.

 

Didi menilai permasalahan anggaran tersebut sangat disayangkan, mengingat dalam setiap rapat dengan pemerintah, Komisi XI DPR RI selalu ingatkan pemerintah agar setiap uang yang dianggarkan dapat tersalurkan dengan baik. “Bagaimana pertanggungjawaban Kemenkeu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama mengenai anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif?” tanya Didi dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Menkeu Sri Mulyani dalam rangka pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

 

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu juga meminta kejelasan pencapaian outcome dan berbagai indikator dari fokus utama kebijakan APBN 2021, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta reformasi struktural. “Dalam paparan ini kami tidak menemukan pencapaian outcome pencapaian dan berbagai indikator dari kebijakan tersebut. Bagaimana implementasi reformasi struktural terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat, kami ingin meminta penjelasan pemerintah mengenai hal ini,” tegasnya.

 

Meskipun demikian, BPK memberikan Kemenkeu predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (LK BA015). Capaian ini merupakan capaian yang ke-11 kalinya berturut-turut sejak tahun 2011. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...